nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara Pers Briefing 2 tahun Kerja Nyata Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10). Agenda pertemuan hari ini bertema ‘Pembangunan Daerah Perbatasan, Terdepan dan Terluar. 

Mendagri Tjahjo mengatakan, masalah perbatasan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sebab harus dilakukan terpadu. Berdasarkan Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

“Dari kunjungan ke semua perbatasan, sekarang kuncinya pada Kementerian PU. Tahun depan Presiden sudah siap meresmikan perbatasan kita yang wajahnya sudah 1000 persen lebih baik,” kata Tjahjo dalam acara tersebut saat memaparkan masalah perbatasan kepada para wartawan. 

Dalam program prioritas nasional pengelolaan perbatasan negara, termasuk pulau-pulau kecil terluar (PPKT) antara lain, pembangunan 10 pusat kegiatan strategis nasional sebagai pusat pengembangan perbatasan negara (PKSN). Lalu membuka keterisolasian 187 lokasi prioritas. 

Lokasi prioritas tersebut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku. Bukan hanya itu, ke depannya juga akan membangun pos lintas batas negara (PLBN) terpadu. 

Ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2015, soal percepatan pembangunan 7 PLBN. Lalu pengamanan sumberdaya dan batas wilayah, serta peningkatan kualitas diplomasi dan kerjasama sosial ekonomi. “Masalah perbatasan mudah-mudahan 2017 sudah bisa selesai,” ujar Tjahjo. 

Dalam pembangunan PPKT, berdasarkan Peraturan Presien No. 78 Tahun 2005 terdapat 92 pulau-pulau terkecil dan terluar. Dari total tersebut, ada 56 PPKT, masuk dalam rencana induk BNPP 2015 – 2019. “Kominfo juga janjikan ke depannya di daerah perbatasan tak ada roaming lagi,” kata dia. 

Mendagri juga mengatakan, masih ada 29 desa tertinggal di wilayah perbatasan. Namun, di antara jumlah tersebut ada 6 desa tertinggal yang sudah terentaskan. Kemudian, progres pembangunan ekonomi masyarakat dikatagorikan dalam SDA, SDM, infrastruktur dan pemasaran. 

Dalam sumber daya alam (SDA), ada penyediaan sarana produksi pertanian, pupuk, pakan ternak, dan alat pengelolaan pascapanen. Lalu sumber daya manusia (SDM), yakni pelatihan kewirausahaan petani, nelayan dan pelaku UKM. Pelatihan E-commerce ke pelaku usaha daerah tertinggal. 

“Dan pelatihan peningkatan nilai tambah komoditas lokal,” ujar dia. 

Untuk masalah infrastruktur, dilakukan pembangunan jalan usaha tani, dan PLTS. Pembangunan sarana air bersih, serta saluran irigrasi. Terakhir soal pemasarannya, misal, pembangunan dan revitalisasi pasar, fasilitasi jaringan pemasaran melalui E-Commerce, dan kemudahan usaha. 

“Ada juga permodalan bagu UKM dan bantuan dana pengembangan koperasi,” tambah Tjahjo. 

Terkait kedaulatan energi, Tjahjo menjelaskan, telah dibangin PLTD dan PLTS di 113 desa, kecamatan di kawasan perbatasan. Antara lain di sejumlah daerah seperti Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. 

Kemudian, kebutuhan sosial dasar, telah dibangun fasilitas perumahan formal tipe 36 sebanyak 2.075 unit untuk fasilitasi aparatur sipil pemerintahan yang bertugas di kawasan perbatasan.Lalu, pembangunan ruang kelas sebanyak 20.608 unit, rumah dinas guru 2.515 unit. 

“Hasil rapat dengan Menkes kemarin soal pembangun puskesmas tahun ini selesai,” ujar Tjahjo. Berdasarkan data, ada sebanyak 221 unit puskesmas. Dan untuk pembangunan pasar rakyat ada sebanyak 84 unit pasar. 

Untuk sarana pemerintahan, kata dia, ada pembangunan 20 unit kecamatan, lalu 6 unit pembangunan mess atau rumah singgah aparatur, 4 unit pembangunan kantor BPP tingkat provinsi dan kabupaten. Dan 100 unit balai pertemuan umum kantor BPP.(p/ab)